Laporan K3 di Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

Pada tugas K3 berikutnya, Anda akan disuruh oleh dosen untuk melakukan observasi langsung di Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi. (Hufftttt...agak ribet ya? memang..). Supaya membantu teman-teman ini alamat, nomor telepon, dan fax Depnakertrans

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta 12950
Telepon : (021) 522-9285, 798-9924
Fax : (021) 797-4488

Anda akan disuruh untuk mencari data masalah-masalah perburuhan mengenai:
1. Data jumlah pemogokan yang terjadi
2. Data jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Perusahaan
3. Data jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan
4. Data jumlah perusahaan yang telah memiliki Kesepakatan Kerja Bersama
5. Data jumlah kecelakaan kerja
6. Data total perusahaan di Indonesia

nb: data-data yang baik adalah data-data yang terbaru

Kurang lebih begitu data-data yang harus Anda cari di Depnakertrans.
Selamat mengerjakan tugas ya...

Di sini akan aku posting Makalah mengenai

MASALAH PERBURUHAN

DI DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Nantinya data-data di atas akan dilampirkan bersamaan dengan makalah ini.

Sekali lagi aku ingatkan JANGAN LANGSUNG mengcopy makalahku ini, silahkan dikoreksi jika ada yang salah, dan silahkan jika ditambah jika ada yang kurang.

Oya, teman-teman yang sudah mengunjungi blog ku ini, mohon partisipasinya untuk berkomentar di kotak komentar yang telah tersedia...ok...terimakasih ^-^

I. PENDAHULUAN

Masalah perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.
Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

II. MASALAH PERBURUHAN DI INDONESIA DAN SOLUSINYA

Masalah kontemporer perburuhan atau ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis kami berangkat dari empat soal besar, yaitu:

1. Tingginya jumlah penggangguran massal

2. Rendahnya tingkat pendidikan buruh

3. Minimnya perlindungan hukum

4. Upah yang kurang layak

Masalah di atas pada akhirnya tali temali menghadirkan implikasi buruk dalam pembangunan hukum di Indonesia. Bila ditelusuri lebih jauh keempat masalah di atas dapatlah disimpulkan bahwa akar dari semua masalah itu adalah karena ketidakjelasan politik ketenagakerjaan nasional. Sekalipun dasar-dasar konstitusi UUD 1945 khususnya pasal 27 dan pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap buruh/ pekerja.

II.1 Tingginya Jumlah Penggangguran Massal dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Buruh

Berikut adalah data ketenagakerjaan Indonesia menurut Sukemas tahun 2002.

Struktur Angkatan Kerja Pekerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2002

No.	Tingkat Pendidikan	Struktur Angkatan Kerja		Struktur Pekerja		Struktur Pengangguran Terbuka
		(juta)	(%)	(juta)	(%)	(juta)	(%)
1.	SD dan SD ke bawah	59,05	58,6	55,84	60,9	3,22	35,3
2.	SMP	17,49	17,4	15,34	16,7	2,15	23,5
3.	SMU	12,21	12,1	10,07	11,0	2,14	23,4
4.	SMK	7,12	7,1	6,02	6,6	1,11	12,2
5.	Diploma/ Akademi	2,21	2,2	1,96	2,1	0,25	2,7
6.	Universitas	2,69	2,7	2,42	2,6	0,26	2,8
Jumlah		100,77	100,0	91,65	100,0	9,13	100,0

Data ini menunjukkan secara jelas bahwa hanya ada sebesar 2.6% angkatan kerja kita yang lulus dari perguruan tinggi dan ada sejumlah 75% yang hanya berpendidikan SLTP ke bawah. Bagi kalangan investor luar yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sajian data ini akan menghadirkan suatu pengertian bahwa jenis industri yang potensial dikembangkan di lndonesia adalah jenis industri manufaktur padat karya (garment, tekstil, sepatu, elektronik). Sebab dalam situasi pasokan tenaga kerja yang melimpah ( over supply ), pendidikan yang minim, dan upah murah, hanya jenis industri manufaktur ringan saja yang cocok dibisniskan. Sekalipun para investor ini tetap harus mengeluarkan biaya pelatihan kerja, tetapi biayanya tidak sebesar jenis industri padat modal.

Selama hampir 25 tahun lebih pemerintah Indonesia percaya, dengan jenis investor ini, sampai kemudian disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa jenis industri seperti itu adalah jenis industri yang paling gemar melakukan relokasi. Pemindahan lokasi industri ke negara yang menawarkan upah buruh yang lebih kecil, peraturan yang longgar, dan buruh yang melimpah. Mereka diberikan gelar industri tanpa kaki (foot loose industries), karena kemudahan mereka melangkah dari satu negara ke negara lainnya.

Indonesia yang mendapat era reformasi tahun 1998 secara ambisius meratifikasi semua konvensi dasar ILO (a basic human rights conventions) yaitu; kebebasan berserikat dan berunding, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi kerja, batas minimum usia kerja anak, larangan bekerja di tempat terburuk. Ditambah dengan kebijakan demokratisasi baru dibidang politik, telah membuat investor tanpa kaki ini khawatir bahwa demokratisasi baru selalu diikuti dengan diperkenalkannya undang-undang baru yang melindungi dan menambah kesejahteraan buruh. Bila ini yang terjadi maka konsekuensinya akan ada peningkatan biaya tambahan (labor cost maupun overhead cost). Bagi perusahaan yang masih bisa menolerir kenaikan biaya operasional ini, mereka akan mencoba terus bertahan, tetapi lain halnya kepada perusahaan yang keunggulan komparatifnya hanya mengandalkan upah murah dan longgarnya peraturan, mereka akan segera angkat kaki ke negara yang menawarkan fasilitas bisnis yang lebih buruk. Itulah sebabnya sejak tahun 1999-2002 diperkirakan jutaan buruh telah kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut atau relokasi ke Cina, Kamboja atau Vietnam.

Jenis indusri seperti ini sudah lama hilang dari negara-negara industri maju, karena sistem perlindungan hukum dan kuatnya serikat buruh telah membuat industri ini hengkang ke negara lain. Kita tentu sangat prihatin dengan nasib 40 juta buruh kita yang menganggur tersebut, tetapi bila pemerintah cukup cerdas, kita semua harus menarik pelajaran dari tragedi ini. Pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap memberikan kepercayaan kepada jenis industri manufaktur sebagai sector andalan Indonesia untuk menyerap tenaga kerja. Indonesia sebaiknya mengembangkan jenis industri yang memiliki keunggulan absolute (absolute advantage) seperti industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, kelautan. Inilah jenis industri yang sebenarnya kita unggulkan, karena dianugrahkan Tuhan kepada bumi Indonesia. Investor yang datang ke sektor ini adalah investor yang berbisnis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam kita, bukan karena sumber daya manusia yang melimpah. Industri ini juga tidak mengenal relokasi (kecuali kalau sudah habis masa eksplorasi). Karena tidak di semua tempat ada tersedia sumber daya alam yang melimpah.

Mengandalkan terus-menerus industri ke sektor padat karya manufaktur, hanya akan membuat buruh Indonesia seperti hidup seperti dalam ancaman bom waktu. Rentannya hubungan kerja akibat buruknya kondisi kerja, upah rendah, PHK semena-mena dan perlindungan hukum yang tidak memadai, sebenarnya adalah sebuah awal munculnya rasa ketidakadilan dan potensi munculnya kekerasan. Usaha keras dan pembenahan radikal harus dilakukan untuk menambah percepatan investor baru. Kita tentu sangat sedih mendengar berita tentang minimnya atase perdagangan Indonesia yang mempromosikan potensi keunggulan ekonomi kita. Indonesia dengan penduduk 210 juta hanya memiliki 25 orang atase perdagangan seluruh dunia. Bandingkan dengan Singapura, dengan penduduk 4 juta memiliki 125 atase perdagangan, Thailand dengan penduduk 60 juta punya 75 atase, Malaysia 80, Philippine 45. Bagaimana mungkin negara lain tahu ada potensi kita bila tenaga yang mempromosikannya hanya 25 orang. Potensi investasi di banyak negara berkembang juga dapat kita temukan di web-site khusus mereka, yang disediakan untuk menarik investor asing potensial. Di dalam situs itu bisa ditemukan (bahkan infofmasi setiap daerah) potensi bisnis apa yang layak dikembangkan. Indonesia sejauh yang kami ketahui tidak punya situs informasi secanggih itu.

Selain itu, poIitik nasional kita juga tidak memiIiki komitmen sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas SDM, terbukti dengan minimnya alokasi dana APBN yang disepakati politisi dan pemerintah untuk anggaran pendidikan. Rasio anggaran pendidikan Indonesia untuk untuk pendidikan hanya 1.6% dari PDB. Sementara itu Thailand 3,6. Singapura 2.3 dan India 3.3. Itu sebabnya banyak sekolah SD yang tidak mempunyai guru atau hanya mempunyai 1 atau 2 orang guru yang mengajar semua kelas 1 sampai kelas 6.

II.2 Minimnya Perlindungan Hukum dan Rendahnya Upah

Dalam kamus modern serikat buruh, hanya ada dua cara melindungi buruh yaitu; Pertama, melalui undang-undang perburuhan. MeIalui undang-undang buruh akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan dan keselamatan kerja dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua, melalui serikat buruh. Sekalipun undang-undang perburuhan bagus, tetapi buruh tetap memerlukan kehadiran serikat buruh untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB ). PKB adalah sebuah dokumen perjanjian bersama antara majikan dan buruh yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hanya melalui serikat buruhlah – bukan melalui LSM ataupun partai politik – bisa berunding untuk mendapatkan hak-hak tambahan (di luar ketentuan UU) untuk menambah kesejahteraan mereka.

Negara-negara industri maju telah membuktikan bahwa kedua instrumen di atas telah mengurangi kesenjangan kaya – miskin, dan sekaligus mengurangi potensi

kemarahan sosial. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia, perlindungan undang-undang

terhadap buruh sangat rendah. Lihatlah sistem peradilan perburuhan kita yang tidak

memberikan kemungkinan buruh menang dalam proses peradilan yang panjang (mulai dari bipartit, perantaraan, P4D, P4P, PTUN, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, dan masalah eksekusi). Menurur Ketua Dewan Pengurus Pusat Konfederasi SBSI, Rekson Silaban. Dalam pengalamannya selama 12 tahun sebagai aktifis perburuhan, hanya satu kali kasus SBSI menang di tingkat MA, kasus yang masuk ke PTUN semuanya kalah. Dan ribuan kasus yang masuk ke tingkat P4P hampir 90% kalah dan dimenangkan pengusaha. Buruh sebenarnya tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan ini, tetapi karena tidak ada pilihan lain, sekalipun harus kalah, tetapi mereka memilih kalah terhormat daripada harus menerima PHK semena-mena.

Ditambah lagi dengan program Jamsostek yang tidak memberikan manfaat banyak terhadap buruh, karena di samping status usahanya profit oriented, pemerintah bahkan ikut-ikutan mengambil dana deviden dari keuntungan Jamsostek. Sehingga buruh hanya menerima rata-rata Rp 2,5 juta setelah pensiun umur 55 tahun. Tentu saja jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan buruh pasca kerja. Itulah sebabnya banyak pensiunan buruh jatuh dalam kemiskinan tragis, sebab bahkan saat bekerja saja hidupnya sudah berada pada level subsisten, setelah pension akan lebih tragis lagi. Semua kenyataan ketidakadilan ini bisa dilihat dan diketahui semua

politisi dan pemerintah. tetapi tidak ada satupun partai yang membuat hak inisiatif dalam merubah UU peradilan perburuhan dan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Otonomi daerah telah menghadirkan skenario lebih buruk terhadap buruh, sebab tidak ada efektif lagi pengawasan Depnaker pusat. Semua daerah berlomba memperluas retribusi baik legal maupun ilegal untuk menambah APBD, tidak perduli apa dampaknya terhadap semakin berkurangnya minat investor beroperasi di daerah itu. Ada retribusi perpanjangan ijin IKTA, pungutan mendapatkan kartu kuning, ijin penyimpangan waktu kerja, biaya pendaftaran PKB, dan sebagainya, yang kesemuanya menggambarkan kaburnya visi pemerintah daerah terhadap pengembangan perekonomian.

II.3 Solusi Terhadap Permasalahan Perburuhan

Mengingat masalah ketenagakerjaan sudah terlanjur rumit, maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk segera membuat langkah-langkah serius sebagai berikut:

1. Segera mereformasi badan peradilan perselisihan perburuhan, sehingga dimungkinkan buruh mendapat pelayanan yang adil. Lembaga peradilan buruh itu harus bersih, cepat, proses sederhana, biayanya murah dan ada limit waktu. Bentuk P4D dan P4P dan mekanisme tambahan ke PTUN sebaiknya harus ditiadakan. Ada berbagai model peradilan buruh di berbagai negara yang bisa diambil sebagai contoh.

2. Anggaran pendidikan yang telah 20% dijalankan dengan sebaik-baiknya agar pendidikan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat karena jika hal ini tidak dilakukan, implikasinya adalah 40 juta penganggur saat ini akan menjadi beban Indonesia setidaknya 25 tahun ke depan, sebab hampir semua anak penganggur ini ditambah dengan anak-anak buruh yang hanya mendapat upah kecil, akan terpaksa tidak bisa sekolah atau hanya bisa sekolah tamat SD saja. Membawa 40 juta orang tidak terdidik pada tahun 2030 hanya akan menjadi beban besar bagi negeri ini kelak.

3. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Kerja Sama Operasional (KSO) antara Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) dengan Direksi PT Jamsostek (Persero) yang berisi antara lain PT Jamsostek (Persero) dan KSPSI bekerja sama untuk meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Dalam pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Kanwil/Cabang Jamsostek dengan DPD/DPC KSPSI di semua daerah.

4. Pemerintah harus bertanggung jawab agar upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat. Jika hal ini terpenuhi dengan baik maka akan mengurangi kriminalitas sosial.

5. Pemerintah harus segera memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. UU tersebut menjanjikan pemberian jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, dan pensiun bagi semua rakyat.

6. Diberikan jaminan penegakan hukum dan kepastian berusaha terhadap investor, sehingga investor tidak bingung terhadap banyaknya prosedur “tidak resmi” dalam proses pengurusan usaha, dan biaya-biaya yang tidak tercatat. Faktor inilah membuat pengusaha enggan berusaha di Indonesi sehingga menyulitkan dalam menyalurkan tenaga kerja yang melimpah.

7. Memfungsikan lembaga bipartit dan tripartit dalam mitra yang sejajar untuk mengatasi hubungan industrial yang kurang baik, seperti pencegahan pemogokan melalui perundingan. Lock out, dan mengatasi pengangguran. ILO telah mengeluarkan istilah “social dialog” untuk mendorong orang lebih suka berdialog/berunding ketimbang konfrontasi.

III. KESIMPULAN

Masalah kontemporer perburuhan atau ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis kami berangkat dari empat soal besar, yaitu:

1. Tingginya jumlah penggangguran massal

2. Rendahnya tingkat pendidikan buruh

3. Minimnya perlindungan hukum

4. Upah yang kurang layak

Adapun solusinya adalah:

1. Pemerintah harus segera mereformasi badan peradilan perselisihan perburuhan.

2. Anggaran pendidikan yang telah 20% dijalankan dengan sebaik-baiknya agar pendidikan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

3. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Kerja Sama Operasional (KSO) antara Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) dengan Direksi PT Jamsostek (Persero).

4. Pemerintah harus bertanggung jawab agar upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat.

5. Pemerintah harus segera memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

6. Pemerintah harus memberikan jaminan penegakan hukum dan kepastian berusaha terhadap investor.

7. Memfungsikan lembaga bipartit dan tripartit dalam mitra yang sejajar untuk mengatasi hubungan industrial yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20aktual%20ketenagakerjaan%20-%20rekson%20silaban.pdf

Observasi di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

7 Lubang Besar yang Tercipta di Bumi + Bonus

Di bawah ini terdapat gambar-gambar sebuah lubang besar yang sengaja dan tidak sengaja diciptakan membuat semakin menakjubkannya dunia ini.
Terdapat beberapa fakta unik, ada sebuah lubang besar sebagai pusat pertambangan intan terbesar di dunia, dengan kedalaman 525 meter diatas permukaan air laut dan berdiameter 1.200 meter, bahkan ada juga lubang besar sebagai zona dilarang terbang di atas lubang karena telah mengakibatkan beberapa helikopter tersedot masuk kedalam lubang.


Ini bukan kolam renang atau danau. Inilah Kimberly Big Hole, yang terletak di Afrika Selatan, adalah sebuah tambang berlian di atas ketinggian 1.097 meter diatas permukaan air laut. Tambang itu ditutup pada tahun 1914 tetapi kemudian dibuka kembali sebagai objek wisata. Situs ini sekarang menjadi obyek wisata paling menarik, yang menampilkan sebuah bar, hotel kecil, toko-toko, dan restoran-restoran.
Disini para pegawainya mengenakan pakaian klasik dan pengunjung memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam simulasi lengkap dengan adanya atraksi ledakan bom dinamit dan berdebu. semuanya dirancang untuk memberikan pengunjung seolah-olah berada dan hidup di kota tambang.



Ini buatan manusia. Lubang Glory Monticello Dam dirancang untuk mengalirkan air menghindari pengikisan tanah.
Ukuran lubang ini memungkinkan mampu menguras lebih dari 14.440 m3 air setiap detiknya,
Air yang dikeringkan melalui lubang ini disalurkan kesuatu bendungan.
Ada yang mengatakan bahwa pernah ada seorang wanita melompat ke lubang tersebut karena wanita tersebut berpikir dia akan keluar menuju ujung yang lain tetapi ternyata dia hilang ditelan lubang tersebut.


Bingham Canyon Mine, yang terletak di Utah, merupakan tambang aktif dan dianggap sebagai salah satu tambang dunia yang paling produktif. Lubang jurang ini pada awalnya ditemukan pada tahun 1850 dan disana terdapat pertambangan yang dimulai pada 1863, pada saat itu, menjadi jelas betapa berharganya tempat itu. Tambang ini menghasilkan jutaan kilogram logam berharga, termasuk tembaga, emas, perak, dan molibdenum setiap tahun. The Rio Tinto, sang pemilik tambang, saat ini berkomitmen untuk membuat sebuah proyek besar yang akan memastikan tambang tersebut akan tetap buka sampai setidaknya hingga 2013.



The Great Blue Hole di Belize terletak di tebing Lighthouse. Lubang itu sendiri adalah sebuah lubang pembuangan kapur. Memiliki kedalaman kurang lebih 320 meter kebawah bumi dan berdiameter 400 meter.
Air di lubang tersebut berwarna biru dan nampak berwarna gelap jika dilihat dari atas. The Great Blue Hole adalah obyek wisata yang sangat populer bagi penyelam yang ingin menjelajahi stalaktit dan struktur kapur yang mulai terbentuk di bagian dalam lubang di sekitar 110 meter.



The Mirny Diamond Mine terletak di Timur Serbia dekat kota kecil yang dikenal dengan nama Mirna. Sebuah tambang dengan kedalaman 525 meter diatas permukaan air laut dan memiliki diamter 125 meter. Lubang tersebut sangatlah luas dan sangat dalam yang diyakini mampu menyebabkan efek hisap, yang telah menyebabkan beberapa kecelakaan pesawat di daerah tersebut. The Mirny Diamond Mine sekarang dianggap sebagai zona dilarang terbang !


The Diavik Diamond Mine yang berada di Kanada ini adalah salah satu tambang berlian yang paling menakjubkan di dunia. Hal ini diyakini bahwa tambang ini bisa menghasilkan berlian kasar senilai lebih dari 90 juta karat. tambang ini terhubung dengan tiga pipa utama. Sedangkan pipa-pipa yang ada di pertambangan ini merupakan pipa-pipa kecil. Kualitas berlian yang terkandung dalam pipa-pipa tambang ini merupakan kualitas nomor wahid. Tambang ini begitu besar, yang akhirnya menggugah para pemilik untuk membangun bandara pribadi di sekitaran tambang tersebut. Pertambangan di lubang besar ini dimulai pada tahun 2003 dan diperkirakan akan berlanjut selama paling tidak 15-20 tahun ke depan.



Sinkhole di Guatemala
Pada bulan Februari 2007, sebuah lubang besar terbentuk akibat reruntuhan gedung di Guatamela, menewaskan dua orang anak yang kebetulan berada dalam gedung tersebut dan juga puluhan orang lainnya, tertelan ke dalam lubang. Reruntuhan yang kemudian terbentuk lubang besar ini ditengarai terjadi karena terdapat pipa saluran pembuangan yang pecah dan akhirnya berakibat yang sangat besar terhadap terjadinya bencana ini.

Lubang misterius itu memiliki kedalaman sekitar 30 meter dan berdiameter 20 meter. Pakar geologi mengatakan bentuk bundar menunjukkan terdapat formasi gua di bawah tanah, namun penyebab sebenarnya dari lubang besar itu masih menjadi misteri.

Bonus:

Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, yang ambrol sepanjang 103 meter menjadi tontonan warga, Kamis (16/9/2010). Jalan yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan pusat kota ini ambrol sekitar pukul 03.15.

Sumber: dari sini + tambahan

Pantai Selaki, Wisata Alam Lampung yang Indah

Pantai Selaki atau Tanjung Selaki Beach (Tarahan Indah) merupakan salah satu dari sekian banyak pantai di Provinsi Lampung.
Pantai ini terletak 45 km dari Kota Kalianda. Sangat cocok untuk rekreasi keluarga karena pantainya bersih, indah, dan alami.


Deburan ombaknya mampu meyakini kita bahwa kekuasaan Allah Subhana wa ta'ala itu luar biasa


Di depannya ada Gunung (ane belum tau nama gunungnya), Subnallah..indah niaann..



Tampak para wisatawan lokal sedang bermain di pinggir pantainya.


Dari kejauhan terlihat alat yang digunakan nelayan untuk memasang jala.


Bagian pantainya, fotografernya "nyebur" ke laut dulu nih..


Saat sore menjelang, air pun mulai surut


Owhh indahnya...jadi kepengen naik perahu itu..


Kalau dibangun villa pribadi di depan Pantai Selaki ini, enak kali ya??


Jadi orang sukses dulu, boy....udah sore, yuk pulang......

Kamis, 16 September 2010 @Pantai Selaki

thanks to: Resdhy Prahoro, M.Edo Irfandi, Yunni Angela Yustisia, Sulistinah, Fitri Damayanti, Tri Hatmanti, Norma Oktaria, dan Rahmawati.

Tugas K3, Standard Operating Procedure (SOP)

Dikumpulan tugas yang pertama ini, aku akan mempublikasikan Tugas Mata Kuliah K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Aku berharap tugas yang aku kerjakan dengan usahaku sendiri ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas yang sama. Namun, bukan berarti aku izinkan teman-teman langsung menyalin dari sini, silahkan ditambahkan jika ada yang kurang dan silahkan dikoreksi jika ada yang salah. Terimakasih atas pengertiannya. Hargailah keringat dan waktu yang telah aku korbankan, terimakasih.

I. PENDAHULUAN

Standard Operating Procedure (SOP) adalah satu set instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin dalam suatu organisasi (EPA,2001). Pengembangan dan penggunaan SOP merupakan salah satu faktor kesuksesan sistem kualitas, dimana SOP menyediakan informasi untuk melakukan suatu pekerjaan dengan benar bagi tiap personil, dan mempermudah dalam menerapkan kekonsistenan dalam kualitas dan integritas suatu produk atau hasil akhir.

SOP dibuat bukan bertujuan untuk menduplikasikan informasi teknis atau menunjukkan instruksi per langkah dalam melakukan suatu pekerjaan (FEMA, 1999). Untuk pengetahuan dan keterampilan dari seorang personil dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu dituliskan dalam Protokol Teknis dan Pelatihan Profesional. Sedangkan SOP mendeskripsikan pertimbangan yang saling berhubungan seperti: keselamatan kerja, penggunaan bahan baku, pengoperasian mesin, hak dan tanggung jawab personil, koordinasi dengan departemen lainnya, persyaratan laporan, dan sebagainya. Dengan kata lain, SOP tidak mendeskripsikan bagaimana cara melakukan pekerjaan (keterampilan teknis), akan tetapi SOP mendeskripsikan peranan departemen dalam melakukan suatu pekerjaan (petunjuk prosedur).

II. Standard Operating Procedure (SOP)

II.1 Definisi SOP

SOP merupakan suatu standar/ pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, SOP adalah tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

II.2 Fungsi Dan Manfaat Standard Operating Procedure (SOP)

Pembuatan SOP memiliki beberapa fungsi dan manfaat dalam perusahaan yang akan dijabarkan sebagai berikut: (Grusenmeyer, n.d.)

a. SOP memastikan bahwa perusahaan memiliki proses konstan yang memenuhi standar dan semua personil mengenal proses tersebut.

b. Dengan adanya SOP, proses akan selalu ditinjau dan diperbaharui berdasarkan dasar yang sudah ada.

c. SOP menjamin bahwa audit yang dilakukan oleh Biro Konsultan atau sponsor tidak akan menghasilkan penemuan yang merugikan perusahaan, dan juga dapat memberi perusahaan suatu perlindungan yang legal.

d. SOP dapat mengurangi perbedaan dalam sistem, dimana perbedaan tersebut merupakan kendala dalam efisiensi produksi dan pengontrolan kualitas.

e. SOP dapat membantu dalam pelatihan personil baru sebagai sumber referensi bagi pelatih personil.

f. SOP dapat mempermudah dalam melakukan pelatihan silang, dimana pelatihan silang melatih personil dalam melakukan pekerjaan di departemen lain, dengan kata lain di luar departemen asalnya.

g. SOP dapat membantu dalam melakukan evaluasi terhadap performansi personil dan proses yang dilakukan.

II.3 Format Standard Operating Procedure (SOP)

Ada beberapa format yang dapat dipilih dalam menulis SOP supaya mudah dibaca dan membantu dalam melakukan pekerjaan (Stup, 2001). Untuk memilih format yang akan digunakan, ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam hal ini, antara lain:

a. Pertama, berapa banyak keputusan yang dibutuhkan dalam prosedur?

b. Kedua, berapa banyak langkah proses yang ada dalam prosedur?

Berdasarkan kedua faktor di atas, dapat ditentukan format penulisan SOP, antara lain:

a. Untuk prosedur yang pendek dan membutuhkan keputusan yang sedikit dapat ditulis dengan format sederhana.

b. Untuk prosedur yang panjang dan terdiri dari sepuluh langkah lebih dengan keputusan yang sedikit dapat ditulis dengan format hirarki atau grafis.

c. Untuk prosedur yang membutuhkan banyak keputusan dapat ditulis dengan format flowchart.

Untuk lebih memudahkan penentuan, dapat dilihat tabel di bawah ini untuk memudahkan dalam menentukan format untuk penulisan SOP.

Kriteria Format Standard Operating Procedure

Banyak keputusan?	Lebih dari sepuluh langkah?	Format SOP terbaik
Tidak	Tidak	Format Sederhana
Tidak	Ya	Format Hirarki atau Grafis
Ya	Tidak	Flowchart
Ya	Ya	Flowchart

Sumber: Richard Stup, Standard Operating Procedures: A Writing Guide (Dairy Alliance, Penn State University, 2001) figure http://dairyalliance.psu.edu/pdf/ud011.pdf (telah diolah kembali)

II.3.1 Format Sederhana

Format ini lebih cocok digunakan apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP tidak lebih dari sepuluh langkah dan keputusan yang di dalamnya sedikit (maksimal dua). Penulisan untuk format ini menggunakan satu kalimat untuk per langkah. Di bawah ini adalah satu contoh SOP dengan format sederhana:

Environmental Protection Agency SOP Sampling Air Sungai Oleh Staff EPA

1. Tentukan metode sampling beserta peralatan testing yang dibutuhkan. 2. Ambil sampling secukupnya dan peralatan testing. 3. Bersihkan peralatan testing sebelum digunakan, dan pastikan peralatan tersebut dapat bekerja dengan baik. 4. Testing hasil pengambilan sampling.

Contoh Standar Operating Pocedure Dengan Format Sederhana Sumber: EPA (2001, March). Guidance for Preparing Standard Operating Procedures (SOPs). (Office of Environmental Information) appendix A.

http://www.epa.gov/QUALITY/qs-docs/g6-final.pdf (telah diolah kembali)

II.3.2 Format Hirarki

Format ini menggunakan kalimat disertai dengan sub kalimat untuk menjelaskan lebih detil suatu langkah sehingga memudahkan pembaca dalam memahami SOP. Format ini cocok untuk digunakan apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP lebih dari sepuluh langkah dan keputusan yang di dalamnya sedikit (maksimal dua). Di bawah ini adalah satu contoh SOP dengan format hirarki:

Clarity Farm SOP Pengecekan Susu Sapi Perah Oleh Staff Parlor

1. Bersihkan kotoran dan debu dari ambing sapi. a. Gunakan sarung tangan untuk membersihkan kotoran dan debu. b. Gunakan kertas pembersih untuk mengeringkan ambing jika basah. 2. Perah empat ambing sapi ke mangkok perah. a. Perah hingga susu memenuhi 3/4 volume mangkok tersebut. 3. Lakukan pengecekan untuk susu abnormal. a. Hasil susu perahan dipindah ke mangkok hitam. b. Jika terlihat susu pada mangkok hitam terlihat warna kemerahan dan butiran maka dinyatakan abnormal. 4. Ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk sapi berikutnya.

Contoh Standard Operating Procedure Dengan Format Hirarki

Sumber: Richard Stup, Standard Operating Procedures: A Writing Guide (Dairy Alliance, Penn State University, 2001) figure 4.

http://dairyalliance.psu.edu/ pdf/ud011.pdf (telah diolah kembali)

II.3.3 Format Grafis

Jika prosedur yang akan ditulis memiliki proses yang panjang, lebih baik menggunakan format grafis. Format grafis mempersingkat proses yang panjang menjadi sub proses pendek yang hanya terdiri beberapa langkah dengan gambar atau simbol. Format ini cocok digunakan apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP terdiri lebih dari sepuluh langkah dan keputusan yang di dalamnya sedikit (maksimal dua). Di bawah ini adalah satu contoh SOP dengan format grafis:

II.3.4 Format Flowchart

Prosedur yang memiliki banyak keputusan dapat dipresentasikan dalam flowchart. Flowchart adalah salah satu cara untuk menampilkan langkah-langkah logis dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah flowchart akan memudahkan untuk mengarahkan personil yang membacanya untuk mengikuti logika dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil. Format ini cocok digunakan apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP terdiri lebih dari sepuluh langkah dan keputusan yang di dalamnya banyak (minimal tiga). Di bawah ini adalah satu contoh SOP dengan format flowchart:

II.4 Penulisan Standard Operating Procedure (SOP)

Dalam penulisan SOP yang harus diperhatikan adalah bagaimana SOP dapat dengan mudah dipahami bagi pembacanya. Pada sub bab berikut akan dijelaskan bagaimana cara menulis SOP yang jelas dan efisien, mulai dari persiapan SOP yang akan dibuat, pembuatan deskripsi dari SOP hingga penulisan isi dari SOP.

II.4.1 Persiapan Penulisan Standard Operating Procedure (SOP)

Persiapan penulisan SOP yang terencana akan mengurangi kesulitan dalam proses penulisan dan membuat proses menjadi efisien dan efektif (Developing, 2003). Dengan menggunakan lima langkah sebagai berikut, akan memudahkan dalam melakukan persiapan penulisan SOP:

a. Identifikasi letak permasalahan yang penting di area yang prosesnya akanditulis dalam SOP.

b. Menggunakan daftar untuk memprioritaskan area mana yang perlu diperhatikan terlebih dahulu.

· Di area mana yang membutuhkan pengendalian?

· Di area mana yang paling berpengaruh pada proses?

· Di area mana yang mampu membangun kesuksesan di proses awal sehingga dapat menimbulkan semangat dalam penulisan?

c. Fokus pada area yang diprioritaskan paling atas dalam daftar pada langkah sebelumnya, identifikasi semua proses, fungsi atau operasi yang terjadi di dalam tiap area.

d. Mengelompokkan dan melakukan kombinasi atau pembagian lebih jauh untuk semua proses dan fungsi yang penting dalam tiap area. Lalu prioritaskan proses dan fungsi tersebut dalam pembuatan SOP.

e. Identifikasi individu yang terbaik dalam memimpin pembuatan SOP dan membentuk tim yang terdiri dari karyawan, manajer, konsultan, dan orang yang memiliki keahlian dalam pembuatan SOP.

II.4.2 Penulisan Deskripsi Standard Operating Procedure (SOP)

Dalam berbagai format SOP, beberapa hal selalu dicantumkan dalam tiap SOP yaitu manual atau deskripsi awal SOP. Manual atau deskripsi awal dalam SOP dapat membantu pembaca untuk memahami garis besar SOP. Tiap manual atau deskripsi awal SOP disertai dengan elemen-elemen umum sebagai berikut:

a. Sistem penomoran: Penting untuk referensi, penggunaan, dan mengintegrasi SOP pada manual secara keseluruhan.

b. Tanggal efektif: Tanggal di mana SOP secara resmi diterapkan di lapangan. Tanggal ini berbeda dengan tanggal pembuatan.

c. Tanggal kadaluwarsa atau revisi: Penting untuk menjamin validitas dari SOP dengan membuat tanggal untuk revisi secara periodik, jika diperlukan.

d. Judul SOP.

e. Tujuan atau pernyataan rasional: Mendeskripsikan tujuan dari SOP, kenapa dibutuhkan, dan apa yang ingin diraih.

f. Tanda tangan pengesah: Membuktikan bahwa SOP telah dibuat dengan benar, ditinjau, dan disahkan oleh atasan atau manajer.

g. Ruang lingkup: Mendeskripsikan situasi dimana SOP dibuat dan pembaca yang diharapkan.

II.4.3 Penulisan Isi Standard Operating Procedure (SOP)

SOP adalah instruksi yang harus dapat dipahami oleh semua orang yang menggunakannya (Stup, 2001). Oleh karena itu, penulis harus selalu mencoba untuk menulis prosedur sesederhana mungkin dan mampu mengomunikasikan isinya dengan baik. Di bawah ini adalah langkah-langkah penulisan SOP yang efektif dan efisien, antara lain:

a. Tulislah tiap langkah dengan kalimat pendek.

Kalimat yang panjang lebih sulit untuk dipahami dan cenderung terdiri lebih dari satu langkah. Beberapa kalimat pendek biasanya lebih mudah untuk dipahami. Contohnya penulisan SOP dalam kasus pembersihan suatu mesin adalah sebagai berikut:

Kalimat Panjang:

Gunakan sarung tangan untuk membersihkan debu dan bercak dari mesin atau keringkan dengan lap jika mesin basah.

Kalimat Pendek:

Bersihkan debu dan bercak dari mesin.

• Gunakan sarung tangan untuk menghilangkan debu dan bercak.

• Gunakan lap untuk mengeringkan mesin yang basah.

Kalimat pendek pada contoh di atas dibentuk dengan format hirarki. Kedua contoh menyampaikan makna yang sama, akan tetapi pada contoh kalimat panjang lebih sulit untuk dipahami. Pada contoh di atas menampilkan satu langkah dengan dua cara untuk melakukan langkah tersebut.

b. Tulislah langkah-langkah di SOP sebagai kalimat perintah.

Kalimat perintah pada instruksi kerja lebih mudah untuk dipahami. Kalimat ini selalu dimulai dengan kata kerja. Sebagai berikut adalah contoh SOP tentang penimbangan waste:

Tidak jelas:

Berat waste harus dicatat pada laporan penimbangan.

Jelas:

Catat berat waste pada laporan penimbangan.

Pada contoh di atas, manajer ingin mengetahui hasil penimbangan waste sehingga dapat menentukan tindakan terhadap banyaknya waste. Pada contoh yang jelas mengarahkan personil yang melakukan penimbangan untuk mencatat informasi berat waste. Pada contoh yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai makna: apakah penimbang itu yang harus mencatat informasi tersebut, atau orang lain yang melakukannya?

c. Komunikasikan dengan baik melalui beberapa kata sebisa mungkin.

Penulis prosedur harus menggunakan kalimat langsung dan pendek, sehingga pembaca dapat lebih cepat memahami dan mengingat langkah-langkah dalam prosedur. Contohnya penulisan SOP dalam kasus pembersihan suatu tangki kimia adalah sebagai berikut:

Bertele-tele:

Pastikan Anda membuang semua sisa bahan kimia lama dari tangki sebelum menuangkan bahan kimia baru ke dalamnya.

Lugas:

Buang sisa bahan kimia lama sebelum menuangkan bahan kimia baru. Dua kalimat pada contoh di atas memiliki makna yang sama, akan tetapi kalimat yang lugas dapat langsung dipahami. The reward for clear and concise writing is better understanding by readers.

d. Gunakan akronim dan singkatan seminim mungkin.

Akronim dan singkatan digunakan jika dikenal secara umum, bukan hanya untuk memperpendek tulisan. Sebagai contoh, kebanyakan orang mengetahui arti dari singkatan “PPIC” lebih cepat daripada “Production Planning & Inventory Control”. Pada kasus lain, kebanyakan orang tidak mengerti akronim CVT, akan tetapi bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang pemrograman akan mengenalinya sebagai “convert”.

II.5 Proses Pengembangan Standard Operation Procedure (SOP)

Kebanyakan orang berpikir bahwa SOP adalah secarik kertas yang berisi langkah-langkah bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan (Stup, 2002). Pemikiran itu benar dalam beberapa hal. Namun, supaya dapat memperoleh manfaat penuh dari pengelolaan SOP, seseorang perlu memperhatikan proses pengembangan SOP. Proses pengembangan SOP termasuk perencanaan hasil,pengembangan, implementasi, pengawasan, dan umpan balik performansi yang mana merupakan elemen dari sumber daya manusia yang efektif.

Proses pengembangan SOP yang baik yaitu dengan melibatkan manajer, pekerja, dan konsultan dalam suatu kerjasama. Ketika hal ini dilakukan dengan baik, hasilnya adalah sebuah prosedur dimana semua orang merasa berkomitmen terhadapnya. Suatu usaha untuk membuat SOP pada tingkat manajemen dan langsung menerapkan kepada pekerja merupakan usaha pelatihan yang sia-sia. Penerapan SOP kepada Penerapan SOP pada pekerja tanpa masukan dari mereka dapat mengarah ke penyesalan, penolakan SOP, dan memicu usaha sabotase yang dapat menghancurkan tujuan bersama. Cara yang benar untuk mendesain SOP adalah dengan manajemen

partisipasi. Manajemen partisipasi berarti memberi kesempatan bagi semua orang yang akan terlibat dalam SOP untuk memberikan kontribusi dalam pengembangannya. Untuk melakukan proses ini diperlukan kerja keras, namun hal ini sebanding dengan usahanya, karena suatu tim terdiri dari beberapa orang yang lebih baik performanya daripada seseorang individu. Kepemimpinan untuk pengembangan SOP harus berasal dari manajer yang proses aktivitasnya akan distandarisasi. Manajer tersebut berhak bekerja sama dengan seorang konsultan atau seorang profesional. Pendekatan kepemimpinan tim ini bersifat efektif karena manajer dan konsultan tersebut dapat saling mengisi kelebihan dan kekurangan mereka. Pemimpin dari pengembangan SOP harus mewaspadai lima hambatan yang mempengaruhi manajemen partisipasi, antara lain:

a. Penolakan terhadap perubahan.

Bekerja sama untuk membuat prosedur adalah suatu perubahan radikal bagi beberapa organisasi. Pemimpin harus memastikan bahwa semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi dan kenapa.

b. Ketidakpercayaan pekerja terhadap motif manajemen.

Pekerja biasanya hanya bekerja dan tidak memberikan kontribusi terhadap pengembangan SOP. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk menciptakan suasana yang menghargai dan menghormati kontribusi dari pekerja. Untuk meyakinkan pekerja untuk memberikan masukan dan menjaga proses berjalan dengan benar, mungkin perlu mendatangkan konsultan.

c. Harapan yang kurang jelas.

Pekerja tidak yakin seberapa banyak kontribusi yang harus diberikan dan apa yang benar. Manajer harus meyakinkan bahwa mereka tidak akan mendapat masalah karena mengemukakan pemikiran mereka.

d. Kurangnya kemampuan dalam berpartisipasi.

Manajer dan karyawan kadang mengalami kesusahan dalam hal ini. Pemimpin harus menciptakan suatu kesempatan untuk masukan dengan tidak bersifat mengancam sebisa mungkin. Sekali lagi, konsultan mungkin diperlukan untuk mengatasi hal ini.

e. Kurangnya komitmen dari manajemen atas.

Tanpa adanya komitmen dari manajemen atas untuk mendukung partisipasi, tidak akan ada proses SOP yang sukses.

III. KESIMPULAN

SOP merupakan suatu standar/ pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Beberapa fungsi dan manfaat SOP, yaitu: SOP memastikan bahwa perusahaan memiliki proses konstan yang memenuhi standar dan semua personil mengenal proses tersebut, dengan adanya SOP, proses akan selalu ditinjau dan diperbaharui berdasarkan dasar yang sudah ada, dan SOP dapat mengurangi perbedaan dalam sistem, dimana perbedaan tersebut merupakan kendala dalam efisiensi produksi dan pengontrolan kualitas.

Format Standard Operating Procedure (SOP) antara lain: format sederhana, format hirarki, format grafis, dan format flowchart. Lima langkah penulisan SOP, yaitu: pertama, identifikasi letak permasalahan yang penting di area yang prosesnya akanditulis dalam SOP. Kedua, menggunakan daftar untuk memprioritaskan area mana yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Ketiga, fokus pada area yang diprioritaskan paling atas dalam daftar pada langkah sebelumnya, identifikasi semua proses, fungsi atau operasi yang terjadi di dalam tiap area. Keempat, mengelompokkan dan melakukan kombinasi atau pembagian lebih jauh untuk semua proses dan fungsi yang penting dalam tiap area. Lalu prioritaskan proses dan fungsi tersebut dalam pembuatan SOP. Terakhir, identifikasi individu yang terbaik dalam memimpin pembuatan SOP dan membentuk tim yang terdiri dari karyawan, manajer, konsultan, dan orang yang memiliki keahlian dalam pembuatan SOP.

DAFTAR PUSTAKA

http://rafhli.multiply.com/journal/item/10

(diunduh pada tanggal 12 Mei 2010, pukul 17.30 WIB)

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/tmi/2006/jiunkpe-ns-s1-2006-25401174-8698-standart_operating-chapter2.pdf

(diunduh pada tanggal 12 Mei 2010, pukul 17.40 WIB)

RI deplores 'rights abuse' in student arrests

Foreign Minister Hassan Wirajuda said Monday he deplored the arrests and alleged torture of four Indonesian students in Cairo, but made no hint whether Indonesia would ask Egypt to apologize and prosecute the perpetrators.

"We have heard the students were not given their basic rights as suspects while being interrogated," he told reporters after opening a workshop on the Indonesian presidential election at the Sheraton Hotel in Tangerang, Banten.

"We want to make sure such an incident does not happen again."

The minister acknowledged, however, that Egypt had been very strict and harsh in implementing its draconian emergency law.

"The political system is different there. The students should be careful...their duty is to study well," he said.

Hassan will depart for Egypt for the Non-Aligned Movement Summit later this month and will raise the issue when meeting with his Egyptian counterpart.

by: THE JAKARTA POST